A Simple Key For agus joko pramono Unveiled

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

Impacts of family members entities on environmental disclosure: Examining the mediating job of earnings administration and board independence

With this Indonesian name, there is no spouse and children title nor a patronymic, and the individual needs to be referred to from the given title, Pramono.

Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas own, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.

In the event the finance, effectiveness, and other certain objective audits are integrated, the BPK can venture fraud dangers or the process crossing the regular within the near future, he expounded.

Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Karena tugas more info KPK untuk fokus pada significant profile cases. Sedangkan Polri fokus pada low profile situations yang juga merata terjadi di mana-mana.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and appropriate test. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

In relation into the establishment, the purpose with the BPK Vice Chairman since the Vice-Chair in the UN IAAC can reinforce BPK's dedication in supporting the optimization of Indonesian overseas plan and Increase the picture from the BPK as an institution with competencies regarded at the Intercontinental stage.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.